Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sudah diajukan Pemerintah Provinsi Riau ke DPRD Riau beberapa waktu lalu. Dari anggaran yang diajukan itu diketahui kalau dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin dihapus Biro Hukum Pemprov Riau.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi yang wawancara media ini, sangat menyayangkan anggaran fasilitasi penyelesaian masalah hukum untuk masyarakat dihapus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
''Padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara atau advokat ketika bermasalah dengan hukum,'' kata Ayat Cahyadi usai rapat Komisi I dengan Biro Hukum, dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, Senin (15/9/2025) siang.
Ayat mengaku sangat kecewa tentang fasilitasi penyelesaian masalah hukum. Ini kan ada bantuan hukum untuk kasus-kasus yang menimpa masyarakat miskin yang dia tidak bisa menyewa atau minta bantuan pengacara.
Ia mengatakan, dalam pembahasan APBD 2025, sudah ada komitmen untuk pengadaan bantuan tersebut. Namun saat rapat dengan Biro Hukum terkait APBD Perubahan anggaran tersebut sudah tidak ada.
''Anggarannya dinolkan. Padahal kami saat reses menyampaikan kepada masyarakat kalau ada masyarakat terjerat kasus perdata ataupun pidana kita punya fasilitas bantuan hukumnya melalui Biro Hukum Provinsi Riau, ada anggarannya, tapi dinolkan,'' katanya pada BGNNEWS.CO.ID.
Awalnya, kata politisi PKS ini, anggaran bantuan hukum itu dianggarkan sekitar Rp400 juta. Kemudian pada pergeseran anggaran berkurang menjadi Rp300 juta. Alasan Biro Hukum menghapus anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu ini adalah efisiensi anggaran.
''Meski efisiensi anggaran, harusnya jangan hak masyarakat yang diambil atau dihapus. Masih banyak kegiatan lain yang bisa diefisiensi,'' kesalnya. (jdi/bgnnews)
