Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID – Perkumpulan Petani Sawit Bumi Bertuah (PPSBB) menaruh harapan besar kepada pemerintah pasca reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para petani menilai momentum ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyimpangan di tubuh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit.
Ketua Umum PPSBB, Harmen Y menyatakan, selama ini banyak kejanggalan yang dirasakan petani terkait penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, dana yang seharusnya langsung dirasakan petani justru terhambat oleh birokrasi rumit dan indikasi penyalahgunaan wewenang.
''Reshuffle kabinet harus jadi sinyal perubahan. Kasus BPDP kelapa sawit jangan hanya jadi isu di kalangan petani, tapi harus diusut tuntas oleh pemerintah,” kata Harmen Y saat dihubungi BGNNEWS.CO.ID, Senin (8/9/2025) malam.
Ia menambahkan, PPSBB mendesak agar lembaga penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BPDP kelapa sawit. Petani berharap pemerintah baru dapat menghadirkan sistem yang transparan, sehingga program PSR benar-benar berpihak pada petani kecil.
PPSBB juga menekankan pentingnya pemerintah memperbaiki regulasi agar distribusi dana lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran.
''Kami tidak ingin ada lagi petani yang gagal meremajakan sawit karena terbentur aturan yang tumpang tindih,'' tambahnya.
Dengan adanya perubahan di kabinet, PPSBB optimistis pemerintah mampu menindaklanjuti berbagai persoalan dalam tata kelola dana sawit nasional dan mengembalikan kepercayaan petani.
Untuk diketahui, Persoalan tata kelola dana BPDP kelapa sawit juga menjadi sorotan di Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat dengan PTPN III pada 25 Juni 2024 lalu menyinggung dugaan korupsi yang menyeret BPDP kelapa sawit. Ia meminta transparansi kontribusi BUMN sawit kepada dana yang dikelola lembaga tersebut.
Rieke bahkan mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus yang sudah bergulir sejak September 2023, meski hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Ia juga mendorong agar aset perkebunan sawit yang terbukti terkait korupsi dapat disita dan dialihkan pengelolaannya kepada koperasi desa maupun perkebunan rakyat. (Ade)
