Pontianak, BGNNEWS.CO.ID - Sebagai negara yang telah menandatangani United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR), Indonesia tengah mendorong penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ke tingkat daerah, termasuk di sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit.
''Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendorong pelaksanaan prinsip HAM dalam aktivitas bisnis. Bentuknya bisa berupa peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,'' kata Dr Budimansyah dari Komnas HAM
workshop bertajuk “Kolaborasi dalam Upaya Perbaikan Sektor Perkebunan Sawit dengan Penerapan SNP Bisnis dan HAM dan Kebijakan Nasional di Kalimantan Barat”, yang berlangsung pada Senin.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting dan diikuti oleh perwakilan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan sawit, asosiasi GAPKI Kalbar, serta serikat buruh perkebunan.
Budimansyah, yang juga merupakan akademisi ini menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, memaparkan tentang pentingnya pelaksanaan Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence) oleh perusahaan. ''Korporasi wajib melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran HAM, bahkan dalam situasi yang tampaknya berada di luar kendali mereka. Selain itu, perusahaan perlu belajar dari kegagalan masa lalu agar ke depan dapat mencegah dampak buruk terhadap HAM,'' jelasnya.
Workshop ini juga memperkenalkan aplikasi PRISMA, sebuah alat bantu yang disediakan pemerintah untuk membantu perusahaan dalam melakukan asesmen mandiri terhadap pelaksanaan prinsip HAM dalam operasional bisnis mereka. Aplikasi ini mencakup 13 indikator yang harus diisi perusahaan, yang kemudian akan diverifikasi dan dinilai tingkat kepatuhannya.
“Manfaatnya besar, bukan hanya untuk perusahaan tetapi juga bagi masyarakat. Karyawan menjadi lebih termotivasi, produktivitas meningkat, kepercayaan konsumen tumbuh, dan daya tarik terhadap investor pun meningkat,” tambah Nelly. (jdi/ifs)
