Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau jadi sorotan DPRD Riau. Sebab, sejak berdiri hingga sampai saat ini, jangankan untung, balik modal saja tidak.
Hal ini terungkap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPRD Riau, kemarin. Menurut Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah pada BGNNEWS.CO.ID, Rabu (17/9/2025), bahwasanya salah
satu penyebab terjadi defisit anggaran di Provinsi Riau itu adalah BUMD. Pasalnya banyak BUMD yang belum menghasilkan dan belum balik modal, sementara untuk anggaran dikucurkan sangat besar.
Diantaranya, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) diberikan dana besar, namun juga tidak menghasilkan. Begitu juga dengan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Politisi PKS ini menjelaskan, seperti hal disampaikanya Direktur PT PIR Muhammad Suhandi menyebut bahwa kondisi BUMD yang saat ini dipimpinnya didalam kondisi sakarataul maut atau nyaris itu kondisi tutup.
Disebutkan Abdullah, APBD yang diberikan kepada PT PIR Rp124 miliar, selama puluhan tahun, namun uang rakyat dikembali itu hanya Rp22 miliaran.
''Kalau memang direkturnya itu menyebut sudah sulit untuk diselamatkan, kenapa tidak tutup saja. Hal itu, harusnya Pemprov Riau ada berinisiatif menyikapi keberadaan BUMD yang seperti demikian. Close (tutup) saja kalau BUMD yang terus merugi tersebut,'' tambah anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan ini lagi.
Selain PT PIR juga adanya PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), yang sejak 15 tahun lalu hingga sekarang belum kunjung balik modal. Dari Rp49 miliar APBD Provinsi Riau yang diberikan kepada SPR, baru kembali Rp17 miliar. (jdi/bgnnews)
