Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman mendorong pengembangan energi biomassa sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional dan pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal dengan harga yang kompetitif.
''Biomassa menawarkan alternatif energi yang stabil dari sisi pasokan dan biaya. Ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional,'' kata anggota DPR RI Dapil Riau 2 ini saat dihubungi wartawan, Jumat (12/12/2025).
Sebagai contoh, Provinsi Riau memiliki potensi besar biomassa dari limbah sawit dan kelapa yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk energi tetapi juga sebagai bahan bakar industri hilir bernilai tambah.
Menurutnya, potensi tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap energi impor dan memperkuat ketahanan energi lokal.
Ia mengatakan biomassa memiliki keunggulan karena bersumber dari limbah perkebunan dan pertanian yang tersedia di dalam negeri sehingga pasokannya lebih stabil dan biayanya relatif lebih kompetitif dibandingkan energi fosil yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga global.
Pemanfaatan biomassa di sistem kelistrikan sudah mulai dijalankan melalui skema co-firing di pembangkit listrik tenaga uap, termasuk di sejumlah wilayah seperti Riau.
Langkah ini menunjukkan bahwa biomassa dapat masuk ke sistem energi nasional dan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi daerah.
Yulisman juga menekankan bahwa arah kebijakan ketenagalistrikan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menetapkan porsi besar energi baru terbarukan (EBT) untuk dekade mendatang.
RUPTL terbaru menargetkan sekitar 76 persen dari total penambahan kapasitas pembangkit hingga 2034 berasal dari energi terbarukan, termasuk bioenergi selain surya, air, angin, dan panas bumi.
Sisa kapasitas pembangkit baru berasal dari pembangkit berbasis fosil untuk kebutuhan beban puncak dan dukungan sistem. Meski bauran energi terbarukan direncanakan tinggi, Yulisman mengingatkan bahwa kontribusi bioenergi/biomassa masih perlu ditegaskan lebih jelas dalam implementasi kebijakan, baik melalui peningkatan kapasitas pembangkit biomassa maupun perluasan skema co-firing di PLTU dengan feedstock lokal yang kuat. (jdi/swi)
