Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah pusat menggarisbawahi urgensi keterlibatan warga dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.
Melalui jumpa pers tentang pengendalian karhutla yang berlangsung di Balai Serindit pada Rabu (23/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto didampingi Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau dan Pangdam I/BB Mayjen Rio Ferdianto menegaskan betapa krusialnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan.
Menteri Raja Juli memberikan apresiasi terhadap keberhasilan menurunkan jumlah titik api dari 1.300 menjadi 116 selama satu minggu terakhir, yang merupakan hasil kolaborasi TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, serta operasi modifikasi cuaca. Namun demikian, beliau mengingatkan bahwa segala upaya tersebut menjadi sia-sia apabila masyarakat tetap bertindak ceroboh.
''Seringkali warga tidak memiliki maksud buruk, namun hanya kurang berhati-hati. Contohnya seperti membuang rokok yang masih menyala atau membuat api unggun kemudian lupa untuk memadamkannya. Hal seperti ini yang harus terus-menerus diingatkan,'' kata Menhut.
Gubernur Abdul Wahid juga mengimbau seluruh pemimpin daerah di Riau untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai risiko karhutla hingga mencapai level RT dan RW.
"Saya mengajak semua kepala daerah di Riau untuk aktif memberikan pemahaman tentang bahaya karhutla sampai ke tingkat grassroot seperti RT dan RW. Kita harus sadar bahwa api tidak hanya berasal dari pembukaan lahan, tapi juga dari aktivitas rutin warga di kebun dan sawah mereka," ujar Abdul Wahid.
Meski demikian, sepanjang konferensi pers berlangsung, tidak ada satu pun pernyataan yang secara eksplisit membahas akuntabilitas perusahaan, khususnya sektor perkebunan dan kehutanan yang kerap menjadi sorotan sebagai dalang utama kebakaran hutan dan lahan di Riau. Fokus pertanggungjawaban justru diarahkan kepada masyarakat umum.
Padahal, data dari sejumlah organisasi lingkungan hidup secara konsisten menunjukkan bahwa hotspot kebakaran mayoritas terdeteksi di dalam atau berdekatan dengan area konsesi korporasi. Ironisnya, pendekatan komprehensif untuk menuntut tanggung jawab sektor korporasi ini sama sekali absen dalam agenda pertemuan, seolah mengabaikan bukti-bukti yang telah ada.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla.
''Masyarakat diimbau untuk tidak bermain api, terutama dalam 3 hari ke depan. Negara ini adalah negara hukum dan pelanggar akan mendapatkan hukuman,'' kata Herry Heryawan.
Sementara itu, Pangdam I/BB Mayjen Rio Ferdianto mengumumkan mobilisasi pasukan darat untuk memperkuat operasi pemadaman di daerah-daerah rawan kebakaran.
"Akan ada mobilisasi pasukan darat untuk penguatan di daerah-daerah prioritas. Peran pasukan darat sangat penting dalam mencegah dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan," ujar Rio Ferdianto. (Ade)
