Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan ulang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Hal ini dikatakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Hardianto. Ia menilai kondisi keuangan Pemprov Riau yang belum stabil tidak memungkinkan untuk menanggung biaya relokasi tersebut.
Hardianto menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah gencar menertibkan kawasan hutan TNTN yang telah dialihfungsikan secara ilegal. Namun, upaya ini menimbulkan tantangan baru, yakni relokasi warga yang telah bermukim di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.
''Relokasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, apalagi warga setempat menolak keras kebijakan tersebut,'' ujar Hardianto, Senin (30/6/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, beban anggaran relokasi seharusnya tidak ditanggung oleh APBD Riau, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih labil. Ia menegaskan bahwa permasalahan TNTN telah menjadi isu nasional, sehingga pemerintah pusat diharapkan mengambil alih tanggung jawab relokasi.
''Ini isu nasional, jadi seharusnya pemerintah pusat yang menangani biaya dan pelaksanaan relokasi warga,'' tegasnya.
Hardianto juga berharap penertiban dan relokasi dilakukan dengan pendekatan yang arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga terdampak, agar proses ini berjalan tanpa konflik.
''Diharap adanya dialog intensif antara pemerintah, Satgas PKH, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,'' ungkapnya. (jdi/ra)
