Siak, BGNNEWS.CO.ID -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak dalam rangka penguatan implementasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Provinsi Riau.
Kunjungan Kerja Menteri Pigai, di rangkai dalam forum Kuliah Umum bertema Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar Kabupaten Siak, yang berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Sabtu (13/12/2025).
Mantan aktivis HAM itu, di Kabupaten Siak disambut hangat Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Bupati Afni menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri HAM di Kabupaten Siak sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan nilai-nilai HAM di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Afni juga memaparkan kondisi Kabupaten Siak terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat tantangan terhadap hak mendasar seperti pendidikan warga nya.
Sejumlah jalan menuju sekolah negari seperti di Kecamatan Minas dan Kandis berada di kawasan HGU dan HTI, yang berdampak pada keterbatasan akses jalan, pendidikan, air bersih, serta layanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak asasi manusia.
'''Bukan Pemkab tidak mau bangun, tapi akses tersebut berada di atas kawasan HTI dan HGU yang memerlukan proses panjang di kementerian untuk mendapatkan hak pelepasannya,'' ujar Bupati Afni.
Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM RI Natalius Pigai ia mengapresiasi pemaparan serta upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam memperjuangkan hak rakyat. Ia berharap seluruh program pemerintah, termasuk program Presiden, dapat dilaksanakan secara maksimal hingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan membutuhkan kehadiran dunia usaha, namun harus dilaksanakan dengan prinsip right to development, right and business, serta penghormatan terhadap lingkungan dan budaya setempat. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan menempatkan warga sebagai subjek dalam setiap proses pembangunan.
''Dalam konteks ini, pembangunan itu sejatinya membutuhkan perusahaan. Tapi harus memenuhi sekitar 8 kriteria agar berbasis HAM. Kehadiran perusahaan di suatu wilayah harus memberikan manfaat, minimal angka statistik bergerak keatas. Kesejahteraan, kesehatan dan ekonomi membaik. Jadi, rakyat harus diuntungkan, negara harus diuntungkan, dan perusahaan juga harus berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab,'' tegasnya. (ton/bgnnews)
