Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Riau dorong pemerintah untuk membelanjakan uang daerah, bukan ditabung. Karena hal inilah yang menjadi salah satu alasan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memotong alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri yang diminta komentarnya terkait pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut banyak daerah lebih memilih menempatkan dana di deposito ke bank ketimbang membelanjakannya untuk masyarakat.
''Untuk itu kami meminta Pemerintah Provinsi Riau tidak menahan belanja daerah dan segera mengalokasikan dana APBD untuk mendorong perputaran ekonomi. Kalau hanya disimpan, ekonomi tidak bergerak,'' kata Edi Basri yang dihubungi wartawan, Kamis (23/10/2025).
Politisi Gerinda ini menyebut, ada beberapa daerah yang memiliki dana besar namun realisasi anggarannya masih rendah. Untuk Riau hingga Oktober 2025, realisasi APBD Riau baru mencapai 64 persen, sementara waktu tersisa hanya dua bulan hingga akhir tahun anggaran.
Anggota DPRD sari Dapil Kampar ini juga mengkritisi praktik penempatan dana daerah dalam bentuk deposito di bank, dana publik digunakan untuk proyek pembangunan dan program yang menyentuh masyarakat.
Untuk tahun depan, wakil rakyat yang vokal membela masyarakat ini meminta Pemprov Riau belajar dari pengalaman dan tidak lagi menyimpan dana, dan meminta segera membelanjakannya sesuai pos yang telah ditetapkan.
''Semua uang yang sudah dianggarkan harus dibelanjakan. Itu uang rakyat, dan harus kembali ke rakyat melalui pembangunan dan pelayanan,'' tegasnya. (jdi/bgnnews)
