Riau, BGNNEWS.CO.ID - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau telah menggelar rapat internal dan menerima berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait sektor pajak kendaraan bermotor.
Menurut Ketua Pansus DPRD Riau, Abdullah pada wartawan, Selasa (2/12/2025), bahwa potensi pajak kendaraan bermotor di Riau sangat besar. Berdasarkan data yang diterima dari Bapenda, terdapat sekitar 2 juta unit potensi kendaraan yang menunggak pajak. Jika dihitung dan diasumsikan secara keseluruhan, potensi pemasukan yang bisa masuk ke kas daerah diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
''Potensi pajak kendaraan bermotor ini sangat besar. Data yang kita terima menunjukkan ada 2 juta kendaraan yang menunggak, dan jika kita hitung potensi pendapatannya, angkanya bisa mencapai sekitar Rp1 triliun,'' kata politisi PKS ini lagi.
Meski tinggi, Pansus menyoroti adanya kendala di lapangan khususnya terkait proses administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat banyak mengeluhkan proses yang rumit dan berbelit-belit sehingga membuat mereka enggan membayar pajak tepat waktu.
''Kami menerima banyak masukan dari masyarakat bahwa proses administrasi pembayaran pajak kendaraan cukup rumit. Mereka meminta agar proses itu dipermudah,'' ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Riau menambahkan, selain birokrasi yang rumit, beberapa masyarakat kesulitan membayar pajak karena masalah administrasi kepemilikan kendaraan, seperti perbedaan alamat atau nama pemilik yang tidak diganti setelah pembelian kendaraan bekas. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan solusi untuk memudahkan masyarakat.
''Saat ini sudah era digital. Banyak rektor dan akademisi juga memberikan masukan agar pembayaran pajak lebih mudah. Masyarakat dan pelaku industri sebenarnya ingin membayar, tetapi terhambat administrasi. Ini harus kita cari jalan tengahnya,'' katanya lagi.
Pansus katanya berjanji akan membahas seluruh masukan tersebut secara internal bersama fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau. Hasil pembahasan nantinya akan disusun menjadi rekomendasi resmi bagi pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan pendapatan daerah. (jdi/bgnnews)
