Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2025 hingga saat ini baru mencapai sekitar 65 persen. Dengan sebagian besar pengeluaran difokuskan untuk membayar kewajiban utang daerah, terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis.
''Belanja juga belum maksimal. Hal ini karena sebagian besar digunakan untuk pelunasan utang. Namun kita tetap menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu,'' kata Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang digelar secara virtual dari Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Gubri menekankan, pihaknya akan rutin melakukan evaluasi terhadap pergerakan ekonomi daerah, termasuk upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperlancar arus investasi.
''Daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam menggambarkan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas yang terus dipantau oleh pemerintah provinsi,'' katanya saat dihubungi wartawan.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Gubri menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Migas untuk memangkas proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu lama.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Gubri optimistis kondisi investasi di Riau terus menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan, hingga saat ini realisasi investasi telah mencapai Rp21 triliun, dengan sektor tertinggi berada di Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, dan Indragiri Hilir (Inhil). (ndi/bgnnews)
