Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang gencarnya melakukan razia terhadapi unit truk over dimension over loading (ODOL) luar daerah yang beroperasi di Riau.
Bahkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sempat turun langsung ke lokasi jalan guna melihat mobil-mobil tersebut melintas.
Hasilnya, memang ditemukan mobil-mobil tersebut melintas di jalanan milik Pemerintah Provinsi Riau. Rata-rata mobilnya bermuatan lebih dan tidak sesuai kapasitas, alias ODOL. Bahkan berplat non BM (Riau).
"Kita dukung langkah penertibam yang dilakukan Pak Gubernur. Sudahlah ODOL, non BM lagi," ujar Ketua DPD-I Perkumpulan Petani Sawit Bumi Bertuah (PPSBB) Provinsi Riau, Kasri kepada BGNNEWS.CO.ID, Rabu (15/10/2025).
Dikatakan, ODOL-ODOL tersebut mayoritas mengankut kayu, dan Crude Palm Oil (CPO).
"Kita minta kepada pengusaha angkut, terutama yang membawa muatan CPO, untuk mematuhi ketentuan yang berlaku," ujar Kasri.
Ia juga mendorong agar truk-truk yang beroperasi di Riau, agar menggunakan plat BM, agar pajaknya masuk menjadi pendapatan daerah.
"Mobilnya dari luar, tapi yang hancur jalan kita, dan kita tak dapat apa-apa. Jadi, ini perlu jadi perhatian dan sudah tepat yang dilakukan Pak Gubernur untuk menertibkan itu semua," tambah pria asal Rokan Hilir ini.
Lebih lanjut diungkapkan, menurut data yang dimilikinya, ODOL pengangkut CPO yang wara-wiri di Riau, didominasi plat BK (Sumatera Utara), termasuk unit-unit yang dikelola oleh sebuah perusahaan berinisial TS, yang berkantor pusat di Asahan (Sumatera Utara) dan kantor cabang di Duri (Bengkalis).
Dari perusahaan ini, sedikitnya mengelola truk ODOL sebanyak sekitar 900 unit, yang seluruhnya beroperasi di Riau. "Kita dukung Pak Gubernur menertibkan ODOL-ODOL ini," tandasnya.
Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid sudah memberikan toleransi kepada perusahaan yang beroperasi di Riau, untuk melakukan mutasi pelat ke Riau secara gratis demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Jadi saya sudah beri mereka toleransi untuk diproses mutasinya. Mereka merusak jalan, tetapi bayar pajak tidak di Riau," kata Gubernur.
Wahid juga mengharapkan beberapa perusahaan mau berkontribusi untuk perbaikan jalan. Bahkan terlibat langsung dalam perawatan jalan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau. (Bgnnews/ksi)
