Siak, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Siak menggelar musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029, sekaligus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, dan dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Sekretaris Daerah Mahadar, serta unsur Forkopimda dan DPRD Siak. Acara berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Selasa (7/10/2025) sore.
Bupati Afni menyampaikan, bahwa penyusunan RPJMD ini menjadi momen penting untuk menyiapkan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Afni memaparkan tujuh isu strategis utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Siak 2025–2029.
Isu pertama yaitu ketahanan dan resiliensi kebijakan Siak Hijau, yang menjadi dasar bagi pembangunan berwawasan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Isu kedua adalah pengembangan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperluas akses pelayanan publik.
Sementara isu ketiga menyoroti potensi wisata alam, wisata buatan, budaya Melayu, dan komunitas adat seperti Suku Sakai dan Akit.
''Kita juga memiliki peluang besar dari bonus demografi usia produktif yang sedang kita alami. Ini menjadi isu strategis keempat yang harus kita manfaatkan dengan memperkuat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja,'' katanya pada bgnnews.co.id.
Isu strategis kelima, adalah letak geografis Kabupaten Siak yang sangat potensial karena berada di jalur strategis Selat Malaka dan segitiga pertumbuhan IMT-GT. Konektivitas transportasi melalui Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) serta ketersediaan lahan untuk pengembangan wilayah juga menjadi perhatian penting.
Keenam isu komoditas pangan unggulan dan terakhir isu energi terbarukan yang dinilai sangat penting untuk menopang ketahanan ekonomi daerah di masa depan.
Bupati Afni menyebutkan bahwa penyusunan RPJMD Siak 2025–2029 ini diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 agar arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
''Ada beberapa kebijakan nasional yang memengaruhi arah kebijakan kita di daerah. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan program MBG ini, kita terus berusaha agar di daerah tidak terjadi inflasi karena meningkatnya permintaan kebutuhan pangan,'' ujarnya.
Dalam dokumen RPJMD 2025–2029 ini, Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan 31 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
“Beberapa target utama di antaranya adalah Indeks Ekonomi Hijau sebesar 58,81 persen, Indeks Ketahanan Pangan sebesar 82,24 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai 79,12 persen pada tahun 2029,” tutupnya.
Musyawarah ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Bappeda Provinsi Riau, serta dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Siak beserta jajaran, unsur Forkopimda Siak, dan tamu undangan lainnya. (ton/bgnnews)
