Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (6/10/2025).
Dua ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
Anggota DPRD Riau, Abdullah memberikan respon terhadap dua Ranperda ini. Namun dirinya lebih menekankan kepada ranperda pendapatan untuk diinventarisir.
''Kita minta Ranperda pendapatan untuk diinventarisir. Tujuanya untuk memperkuat pendapatan 2025 dan 2026,'' kata Abdullah saat ditanya bgnnews.co.id.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Gubernur Riau saat ditanya wartawan mengatakan, bahwa pemerintah daerah sangat mendukung inisiatif DPRD terhadap dua ranperda tersebut. Menurutnya, saat ini Riau memang belum memiliki regulasi khusus terkait kedua hal tersebut.
Soal Ranperda Ketahanan Keluarga, Syahrial menyebutkan pentingnya regulasi ini dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Riau.
Karena Ranperda ini penting untuk memastikan indeks pemberdayaan perempuan meningkat, serta menjamin akses anak-anak Riau terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak, yang selama ini belum terlindungi secara regulasi. (jdi/bgnnews)
