Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma kebun kelapa sawit 20 persen terus mengalir dan mendapat dukungan dari internal DPRD Riau.
Sebelumnya Ketua DPRD Riau, Kaderismanto menyebut, plasma 20 persen dari HGU yang diberikan negara kepada perusahaan merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan.
Perusahaan perkebunan wajib mengeluarkan plasma 20 persen dari total HGU yang diberikan negara untuk masyarakat. Apalagi semakin banyak desakan-desakan masyarakat di sekitar lahan perkebunan yang meminta 20 persen tersebut diberikan perusahaan.
Kali ini dukungan tersebut datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau. Disky, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, yang dihubungi bgnnews.co.id, Senin (5/10/2025) menyebutkan, pihaknya mendukung penuh pembentukan Pansus tersebut. Hal ini karena masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi kewajiban memberikan 20 persen dari luas Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun plasma bagi masyarakat sekitar.
Politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Kampar ini menambahkan, pembentukan Pansus Plasma bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dengan adanya kebun plasma, masyarakat bisa menikmati hasil dari setiap hektar lahan yang dikelola. Minimal, hasil per bulan dapat menutupi kebutuhan dasar rumah tangga mereka.
Disky menambahkan, selama ini masyarakat sekitar perusahaan justru tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.
''Yang masyarakat dapat hanya merasakan jalan-jalan rusak akibat angkutan buah sawit yang melebihi beban jalan,” katanya lagi.
Diakui Disky, hingga saat ini memang belum ada pembicaraan resmi dari pimpinan DPRD Riau mengenai pembentukan Pansus Plasma tersebut. Hanya baru sebatas pembicaraan lisan. (jdi/bgnnews)
