Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) prihatin atas situasi sosial dan gelombang politik nasional serta tragedi yang terjadi saat ini. Terkait hal ini, seharusnya aparat melindungi rakyat, bukan justru bertindak brutal. Sikap over repressive dan excessive aparat telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,
''Gelombang protes rakyat muncul akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, serta perilaku pejabat negara yang koruptif, arogan, dan hedonis. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan cara penanganan aparat yang dinilai represif hingga menimbulkan korban jiwa,'' kata Ketua Umum FKPMR, Dr drh H Chaidir MM menanggapi situasi politik, Minggu (31/8/2025).
FKPMR menilai beberapa faktor yang melatarbelakangi keresahan masyarakat. Diantaranya, kebijakan negara yang memberatkan rakyat seperti penerapan tarif pajak tinggi, disertai kenaikan gaji serta fasilitas pejabat negara. Maraknya perilaku koruptif, arogan, dan hedonis di kalangan pejabat yang melukai hati rakyat.
Kemudian hak menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, namun justru dihalangi dengan tindakan kekerasan aparat. Serta, nilai-nilai budaya Melayu yang menjunjung tinggi marwah, keadilan, dan kebenaran justru diabaikan oleh para pemimpin.
Terkait hal tersebut, FKPMR mengajukan sembilan poin tuntutanm di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis, bijak dan cermat dalam memulihkan kondisi ekonomi dengan mencabut kebijakan-kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat, menegakkan hukum secara benar dan berkeadilan, melaksanakan amanah rakyat secara konsisten dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
2. Mengecam dan mengutuk keras tindakan oknum aparat penegak hukum yang "Over Repressive dan Excessive", sadis dan sangat brutal, jauh dari nilai-nilai pri-kemanusiaan dalam menyikapi aksi unjuk rasa rakyat dalam menyuarakan dan menyampaikan aspirasi sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab warga negara berunjuk rasa
3. Mendesak Polri untuk lebih humanis, persuasif dan akomodatif dalam menghadapi dan mengamankan gejolak yang terjadi dalam masyarakat.
4. Mendesak Pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang benar-benar Pro-Rakyat dan tidak menindas rakyat, antara lain dengan menurunkan beban pajak, memangkas gaji/tunjangan/fasilitas pejabat serta efisiensi anggaran rutin; memperkuat program-program pembangunan yang memberikan dampak langsung pada perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendesak Kapolri untuk segera membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.
6. Mendesak semua pejabat dan penyelenggara negara untuk bertindak dan berprilaku manusiawi, santun dan rendah hati, tidak koruptif, berpola hidup sederhana dan tidak hedonis, bersikap empati pada nasib dan penderitaan rakyat.
7. Mengajak Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Ormas dan Organisasi Kepemudaan serta tokoh/pemuka masyarakat untuk mendukung secara sungguh-sungguh perjuangan Mahasiswa dan masyarakat sipil di Riau.
8. Menghimbau seluruh komponen masyarakat Riau untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memicu dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Riau.
9. Menghimbau semua pihak agar dapat menyikapi secara cerdas dan bijak terhadap berbagai isu dan informasi yang berkembang dalam upaya menjaga ketenangan dan kondusivitas di tengah masyarakat.
Chaidir menegaskan, masyarakat Riau sebagai negeri Melayu menjunjung tinggi nilai marwah, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, pemerintah serta aparat diminta untuk mendengar suara rakyat dengan hati nurani. (bgnnews/jdi)
