Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diberlakukan pada akhir tahun 2025 ini. Namun ada tantangan krusial yang masih menjadi titik lemah yakni segregasi untuk industri sawit dan global di pasar global tersebut.
Menurut Andre Mawardhi, Senior Manager Agriculture & Environment di KOLTIVA, tantangan segregasi paling nyata terjadi di lapisan paling bawah rantai pasok: petani kecil. Banyak dari mereka mengelola beberapa kebun, sebagian sudah patuh EUDR, sebagian belum.
''Kalau hasil panen dari dua kebun itu tercampur, semua bisa dianggap tidak patuh, dan ini ancaman nyata bagi akses pasar Uni Eropa,'' jelas Andre dalam rilisnya yang dikutip, Kamis (7/8/2025).
Di lapangan, segregasi fisik dan dokumentasi nyaris mustahil dilakukan tanpa pelatihan, teknologi, dan pendampingan. Tanpa itu, petani terpaksa dijauhkan dari rantai pasok ekspor demi menyederhanakan kepatuhan.
Dijelaskan, bukan soal janji bebas deforestasi, bukan pula soal komitmen hijau yang sering terpampang dalam laporan keberlanjutan. Melainkan soal pemisahan fisik dan administratif antara komoditas patuh dan tidak patuh sejak dari kebun hingga ekspor.
Karena regulasi EUDR mewajibkan ketertelusuran menyeluruh terhadap semua komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa. Artinya, satu kontainer pun tak boleh tercampur antara hasil panen dari lahan patuh dan lahan yang tidak diketahui statusnya, apalagi yang sudah terdeforestasi setelah 31 Desember 2020.
Dalam laporan Forbes 2025, hanya 30% pemasok hulu dan 12% pelaku hilir yang punya sistem pelacakan risiko deforestasi yang layak. Ini berarti mayoritas rantai pasok masih rawan tercampur, baik karena kelalaian atau kekurangan infrastruktur pelacakan.
Untuk itu, KOLTIVA, perusahaan AgriTech Swiss-Indonesia, mendorong pendekatan sistematis berbasis teknologi melalui aplikasi KoltiTrace. Aplikasi ini mendukung tiga level analisis ketertelusuran: spasial, risiko, dan kepatuhan penuh. (jdi/els)
