Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem hutan konservasi yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau diapresiasi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
''Keberanian pemerintah menutup puluhan ribu hektar lahan sawit ilegal membuktikan komitmen terhadap perlindungan biodiversiti dan respons atas isu perubahan iklim,'' kata Sultan, Senin (7/7/2025)
Dikatakannya, menertibkan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang selama ini disalahgunakan membutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah. Namun dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, terutama lembaga penegak hukum dan masyarakat adat, persoalan deforestasi dapat diatasi.
Sultan mengungkapkan pihaknya percaya pemerintah melalui Tim Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (SatgasPKH) di kawasan TNTN mampu menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama masyarakat setempat. Sehingga, katanya, tidak terjadi konflik antara Satgas Garuda dengan masyarakat yang mendiami kawasan konservasi.
Diketahui, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Menhut Raja Juli Antoni melaporkan dua permasalahan kehutanan di dua provinsi, yaitu Riau dan Sumatera Barat.
Raja Juli menjelaskan penindakan dilakukan untuk penyelamatan wilayah Taman Nasional Tesso Nilo seperti penutupan lahan sawit seluas 8.000 hektar selama 5 tahun, kemudian penanaman kembali dengan pohon seperti Jabon, Ketapang dan Pulai, serta memasang pembatas antara Taman Nasional Tesso Nilo dengan pemukiman warga. (jdi/dtc)