Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah berkomitmen membangun sektor perkebunan yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional dan daerah. Adapun strategi yang dijalankan memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah tinggi bagi produk perkebunan.
''Peraturan terkait pengembangan komoditas perkebunan masih dalam tahap penyusunan,'' kata Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Haris Darmawan, yang hadir mewakili Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam acara Evaluasi Tahunan Ilmiah Kinerja Agribisnis dan Perkebunan (ETIKAP) Ke-6 Tahun 2025 yang bertemakan “Diseminasi lnovasi Dan Teknologi Petani Sawit, Kelapa Dan Kakao” di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
''Kita tidak bisa abaikan kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan daerah dan ekonomi nasional. Komoditas utama seperti sawit, kelapa, dan kakao menyumbang miliaran dolar ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Namun tantangan tetap ada, seperti stagnasi lahan di angka 16,83 juta hektare, serta produktivitas sawit yang masih rendah, hanya 3,8 ton per hektare dari potensi 5 ton,'' sambungnya.
Haris menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendorong pemanfaatan hasil-hasil inovasi dan teknologi secara lebih luas, baik di kalangan akademisi, pelaku industri, maupun masyarakat umum. Inovasi dan teknologi tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi solusi konkret bagi tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi di berbagai sector. Melalui kegiatan ini, kita berharap akan terjadi pertukaran pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, dan yang terpenting, percepatan dalam adopsi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, lonjakan ekspor kelapa juga menjadi perhatian utama. Tercatat ekspor kelapa bulat mencapai 431 ribu ton pada 2024, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya, harga kelapa di tingkat petani melonjak hingga Rp15.000 per buah, dari sebelumnya hanya Rp2.000–3.000.
''Kami memahami kekhawatiran industri dalam negeri karena kekurangan bahan baku. Tapi biarlah petani kita menikmati harga tinggi dulu. Pemerintah sedang merumuskan harga wajar, kami usulkan minimal Rp5.000 per buah agar tetap menguntungkan bagi petani,'' kata Haris.
Selain sawit, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan perluasan dan peremajaan seluas 500 ribu hektare, terutama untuk komoditas strategis seperti kelapa. Hilirisasi juga menjadi fokus utama, agar produk tak berhenti di bahan mentah seperti kopra, tapi berkembang ke produk olahan seperti santan dan tepung kelapa.
Untuk komoditas kakao, stagnasi daya saing global mendorong pemerintah memasukkan kakao ke dalam program prioritas nasional. Selain peremajaan tanaman, peningkatan kualitas biji dan teknologi pengolahan menjadi strategi penting.
''Kita dulu pusat produksi kakao dunia, sekarang malah terpaksa impor. Karena itu, kami koordinasi dengan PTPN III untuk hilirisasi enam komoditas strategis, termasuk kakao,'' tambah Haris.
Sebagai upaya mendongkrak daya saing, Kementerian Pertanian akan mengeluarkan Permentan terkait sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang juga akan diadaptasi untuk komoditas kakao. Namun, Haris mengingatkan pentingnya sertifikasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
''Jangan sampai petani merasa sertifikasi hanya formalitas. Kami minta masukan dari semua pihak agar kebijakan ini tepat sasaran,'' katanya.
Dalam upaya pengelolaan Industri perkebunan Indonesia yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya ini melibatkan berbagai strategi seperti Peremajaan Tanaman dan Peningkatan Produktivitas, Hilirisasi dan Diversifikasi Produk, Sertifikasi dan Standar Keberlanjutan seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Acara ETIKAP 2025 ini juga menegaskan pentingnya peran inovasi dalam menjawab tantangan sektor perkebunan. Inovasi tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga solusi konkret untuk peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan daya saing ekspor. (jdi/swi)
