Bupati Sekadau Harap Petani yang Sudah Tersertifikasi RSPO dapat Harga Berbeda

Bupati Sekadau Harap Petani yang Sudah Tersertifikasi RSPO dapat Harga Berbeda
Trisakti Gelar Forum Strategis untuk Sinkronisasi Regulasi Sawit Lokal dengan Standar Global, Selasa (foto istimewa).

Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang—pemerintah, organisasi petani, pelaku usaha, hingga lembaga internasional mengikuti kegiatan 

Thought Leadership Forum bertema Bridging Policy and Practice: Harmonizing Local Regulations with Global Sustainability Standards yang digelar Universitas Trisakti, Selasa (28/5/2025).

Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta didukung oleh GIZ dan Oxfam. Adapun pesertanya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, PT SMART Tbk, SPKS, BPDP, serta para pemimpin daerah seperti Bupati Sekadau.

Rektor Trisakti memberi apresiasi khusus kepada Kabupaten Sekadau. ''Langkah Sekadau yang sudah menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan sejak 2022 layak dijadikan contoh nasional,'' ujarnya.

Bupati Sekadau, Aron, dalam sesi diskusi menyampaikan langsung tantangan di lapangan. ''Kami sudah menyusun RAD KSB sebagai turunan dari rencana aksi nasional, tapi petani kami yang sudah tersertifikasi RSPO belum mendapat harga berbeda dari yang belum,'' katanya. ''Kalau tak ada insentif, semangat mereka menjaga praktik berkelanjutan bisa luntur.''

Menanggapi hal itu, Dr. M. Windrawan Inantha, Deputy Director Market Transformation RSPO Indonesia menyampaikan, RSPO sudah menyediakan standar khusus untuk petani swadaya. Melalui skema book and claim, mereka bisa mendapatkan kredit RSPO yang bernilai ekonomi.

Namun, menurut Windrawan, ini baru langkah awal. ''Petani swadaya perlu ‘naik kelas’ dengan terhubung langsung ke rantai pasok fisik sawit berkelanjutan. Jika TBS mereka diterima pabrik RSPO, posisi tawar mereka otomatis naik,'' jelasnya.

Windrawan juga menekankan pentingnya sinergi multipihak. ''Masalah seperti akses pasar, deforestasi, atau pendanaan tak bisa diselesaikan sendiri. Kita butuh kerja kolektif antara pemerintah, perusahaan, petani, dan komunitas lokal.''

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret seperti penciptaan skema pembiayaan inovatif dan penerapan prinsip pertanian regeneratif di tingkat daerah, demi memperkuat masa depan sawit Indonesia yang lebih adil dan kompetitif secara global. (jdi/mdp)

 

 

Berita Lainnya

Index