Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menghadapi tantangan serius dalam menjalankan program-programnya. Hal ini dikarenakan kemampuan pembiayaan yang mulai berkurang.
''Kemampuan pembiayaan BPDP sudah mulai berkurang karena tidak memiliki cadangan lain. Hal ini perlu kebijakan dari pemerintah,'' kekuatiran ini disampaikan Direktur Penyaluran Dana BPDP, Mohammad Alfansyah dalam Acara Andalas Forum V di SKA Co Ex, Pekanbaru, Riau.
BPDP mengumpulkan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, kelapa, dan kakao, termasuk dari impor CPO (Crude Palm Oil). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program strategis seperti beasiswa untuk 4.000 mahasiswa dari tingkat D1 hingga S1, pelatihan dengan target 10.786 pelatih, serta riset dan promosi.
Permasalahan utama yang dihadapi BPDP adalah ketergantungan pada ekspor CPO sebagai sumber utama pendapatan. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan penurunan ekspor dapat mengurangi kemampuan BPDP untuk mendukung berbagai program.
"BPDP menjaga kontinuitas ekspor CPO untuk menjaga pendapatan. Namun, fluktuasi produksi dan ekspor berdampak langsung terhadap kemampuan pembiayaan kami," jelas Alfansyah.
Meski menghadapi keterbatasan dana, BPDP tetap berkomitmen melanjutkan program-programnya hingga 2026. BPDP akan terus mendukung pembiayaan beasiswa SDM, riset untuk perluasan lapangan kerja, program Pengembangan SDM PKS dan berbagai usaha prasarana lainnya.
Alfansyah menekankan pentingnya dukungan ekstra dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama.
"Kami berharap adanya dukungan kebijakan dari pemerintah mengingat tantangan yang kami hadapi, terutama terkait fluktuasi produksi dan ekspor CPO yang berdampak pada kemampuan pembiayaan program-program strategis," pungkasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat BPDP memiliki peran vital dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional melalui program beasiswa, pelatihan, riset, dan insentif biodiesel yang selama ini telah berjalan. (Ade)
