PEKANBARU, BGNNEWS.CO.ID - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dengan tegas menentang praktik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan sejumlah perusahaan di wilayahnya. Hal ini ditegaskan Gubri saat Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di PTPN IV Regional III Pekanbaru pada Kamis (1/5/2025).
Gubernur menekankan, bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika bisnis tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja.
"Ini adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Dunia usaha jangan lagi menahan ijazah karyawan," tegas Abdul Wahid.
Menurut Gubernur, penahanan dokumen pribadi penting seperti ijazah dapat memiliki konsekuensi hukum dan memperburuk iklim ketenagakerjaan di Riau. Beliau mendorong terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dan sektor bisnis untuk memperbaiki relasi industrial secara komprehensif.
"Ini menyangkut etika dan keadilan dalam bekerja. Kita ingin hubungan kerja di Riau terbangun secara sehat dan tidak saling merugikan," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau untuk menginvestigasi kasus ini. Abdul Wahid juga menegaskan komitmen pemerintah bersama pihak kepolisian dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja.
"Saya sudah minta Kadisnaker mendalami kasus ini. Bila ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (Ade)
