Riau, BGNNEWS.CO.ID - Pada tahun 2025, tercatat 23 kelembagaan pekebun telah mengajukan bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting melalui skema yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Supriadi, dari puluhan usulan yang masuk, sebanyak 17 kelembagaan telah mendapatkan rekomendasi teknis (Rekomtek). Dengan terbitnya rekomtek ini, proses replanting hanya tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan.
''Dari 17 kelembagaan yang sudah mengantongi rekomtek, sebanyak 13 melalui pengusulan dinas dan 4 melalui jalur kemitraan,'' ujar Supriadi kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Supriadi menjelaskan, total luas lahan dari 17 kelembagaan yang telah disetujui mencapai 2.721,35 hektare. Yang terdiri dari 1.852,36 hektare melalui jalur dinas dan 868,98 hektare melalui jalur kemitraan.
Luas ini akan segera memasuki tahapan replanting setelah proses administrasi final diselesaikan.
Sementara itu, 6 kelembagaan lainnya masih dalam proses verifikasi oleh tim dinas perkebunan kabupaten/kota.
Adapun total luas lahan yang masih menunggu verifikasi mencapai 1.522,26 hektare. Yang tersebar di Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.
Jika mengacu pada ketentuan bahwa setiap hektare kebun yang diremajakan akan mendapatkan bantuan Rp 60 juta, maka total kebutuhan dana untuk meremajakan 4.243 hektare kebun sawit yang telah dan sedang diproses pada tahun ini mencapai Rp 254,58 miliar.
''Dana ini yang akan diberikan oleh BPDP langsung kepada rekening petani bersangkutan,'' ujarnya.
Supriadi menegaskan, peningkatan serapan dana PSR merupakan bagian dari strategi Disbun Riau untuk memperkuat kualitas dan produktivitas sektor perkebunan di daerah.
''Ini sejalan dengan upaya kami mengoptimalkan pemanfaatan dana pusat agar petani sawit di Riau bisa mendapatkan dukungan maksimal dalam meningkatkan produktivitas kebun mereka,'' jelasnya. (jdi/bgnnews)
