Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Berdasarkan informasi keuangan hingga 20 Oktober, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak telah berhasil melunasi utang hampir Rp200 miliar. Untuk menjaga sehatnya ruang fiskal, sisanya akan dicicil 2026.
Bupati Siak, Afni Z yang dihubungi wartawan usai rapat membahas pengelolaan sampah terpadu dengan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (3/11/2025) pagi menegaskan, bahwa penyelesaian kewajiban keuangan tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik.
''Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun begitu pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik tetap kita jalankan pada tahun 2025 ini,'' sebutnya.
Dijelaskan, hingga 22 Oktober 2025, total utang yang telah dibayarkan mencapai Rp198,29 miliar, atau meningkat Rp119,6 miliar. Hasil rekapitulasi mencatat total tunda bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp326,94 miliar, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp198,29 miliar atau sekitar 60,65 persen.
Dari jumlah tersebut, Rp279,70 miliar telah dianggarkan kembali dalam APBD 2025, sementara Rp47,23 miliar belum dianggarkan dan akan menjadi prioritas penyelesaian berikutnya. Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp128,65 miliar yang akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai tunda bayar terbesar meliputi Dinas PUPR sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%), Dinas Kesehatan sebesar Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%). OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran yang cukup tinggi, di atas 60 persen.
Menurutnya, Pemkab Siak akan melakukan penyesuaian. Hal ini penting untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan di tingkat dasar. APBD Siak mayoritas terserap untuk belanja pegawai ASN maupun non ASN yang jumlahnya mencapai 18.500 orang.
Sementara jumlah penduduk Siak sudah tembus 501.000 jiwa. Dengan keterbatasan anggaran, sentuhan APBD diharapkan tidak hanya berputar di tengah pegawai saja. Pemkab Siak juga melaksanakan penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar, yang telah disalurkan di awal masa pemerintahan Afni-Syamsurizal.
Meskipun masih dalam proses penataan keuangan, program pembangunan tahun 2025 tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar dan kegiatan pengawasan sebesar Rp790,2 juta.
Kegiatan tersebut meliputi peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km; peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km; dan peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.
Selain itu, total belanja infrastruktur yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025, khususnya di Dinas PUPR, juga menunjukkan sudah berjalan dan saat ini sedang on progrest dalam pekerjaan. Beberapa pekerjaan fisik telah terealisasi menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah. (ton/bgnnews)
