Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Aksi unjuk rasa puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Riau Peduli Keadilan di Kantor Gubernur Riau (Gubri), Senin (13/10/2025) siang ricuh.
Mereka mendatangi gerbang utama yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 wib. Berbagai aspirasi disampaikan oleh koordinator massa aksi Fauzi. Massa aksi juga turut menyoroti ketidakharmonisan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.
Tak berselang lama, Kepala Biro Hukum Setda Riau Yan Dharmadi menemui massa aksi. Namun, kehadirannya ditolak dan massa berhasil masuk ke dalam kantor gubernur Riau.
Karena tak kunjung ditemui Gubernur Abdul Wahid, massa akhirnya membacakan pernyataan sikap dihadapan Yan Darmadi. Ada 10 tuntutan massa aksi yang dibacakan di halaman kantor Gubernur Riau.
Yakni, mendesak Presiden RI untuk membentuk Badan Reforma Agraria, memerintahkan kementerian terkait agar memeriksa BPN Riau, Pekanbaru dan Inhu, karena banyaknya praktek mafia lahan.
Kemudian tuntutan massa, mendesak Presiden RI menertibkan Satgas PKH, mendesak Gubri dan Skk Migas Sumbagut mencopot Dirut BUMD Hengki Primana. Karena tidak sesuai dengan etik dan aturan yang ada. Mendesak Gubri mengevaluasi direksi BUMD yang telah dan akan ditunjuk, serta melakukan uji publik secara terbuka.
Selanjutnya, meminta DPRD Riau membentuk pansus defisit anggaran, mendesak Kapolda Riau menindak tegas galian c dan PETI, mendesak Gubernur Riau menunaikan janjinya dan membantu pembebasan Khariq Anhar,
mendesak Gubri dalam pencairan Beasiswa Pemprov Riau dan menunaikan janji kampanye satu rumah satu sarjana dan terakhir minta Gubri mencopot Direktur Utama RSJ Tampan.
Setelah membacakan pernyataan sikap, para pengunjuk rasa kemudian bergeser ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau di Jalan Cut Nyak Dien. (jdi/bgnnews)
