Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Setelah beberapa lama melakukan orasi, akhirnya perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) diterima oleh pimpinan DPRD Riau.
Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Provinsi Riau, Senin (8/9/2025), AMMP tetap menyuarakan aspirasi terkait rencana relokasi masyarakat yang terdampak kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Dalam audiensi itu tampak dihadiri Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan Parisman, kemudian Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.
''Kami menolak rencana relokasi yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kami juga menuntut agar Satgas PKH segera ditarik dari pemukiman masyarakat yang diklaim terdampak kawasan hutan,'' tegas koordinator AMMP dihadapan pimpinan DPRD dan Waka Polda Riau
Selain itu, AMMP meminta pemerintah untuk mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tidak merugikan masyarakat, termasuk dengan melakukan kajian ulang terhadap kebijakan relokasi.
AMMP juga meminta fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengirimkan lima perwakilan masyarakat ke Jakarta guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada 29 September 2025.
AMMP juga meminta Gubernur dan Kapolda Riau untuk hadir dalam pertemuan lanjutan guna memastikan aspirasi masyarakat didengar secara langsung oleh pemangku kebijakan. (jun/bgnnews)
