Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menanggapi sejumlah isu yang mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah banjir yang kerap melanda wilayah Riau.
Menurut Job Kurniawan, banjir yang terjadi bukanlah bagian langsung dari pembahasan RPJMD, melainkan lebih berkaitan dengan pengelolaan air dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dampak yang ditimbulkan PLTA perlu dimitigasi secara tepat agar tidak memperparah luapan air di daerah rawan banjir.
''Penyebab banjir lebih banyak dipengaruhi pola pengelolaan PLTA. Karena itu, Gubernur Riau telah menggelar pertemuan dengan Direktur PLN di Jakarta dan Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas langkah penanganan,'' ungkapnya, Senin (11/8/2025).
Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengoperasian PLTA, khususnya saat pembukaan pintu air. Praktik membuka pintu air secara cepat dinilai menjadi salah satu pemicu meluapnya air ke permukaan. Oleh sebab itu, ia mendorong koordinasi lintas pihak agar pembukaan pintu air dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga air dapat ditahan lebih lama sebelum mengalir ke hilir.
''Dampak luapan air dari PLTA ini sering membuat jalan lintas di Kabupaten Pelalawan lumpuh total. Karena itu, Pemprov Riau berkomitmen mencari solusi permanen untuk pengendalian banjir. Langkah mitigasi dan pengelolaan air akan terus kami perkuat bersama seluruh pihak terkait, agar dampaknya dapat diminimalkan di masa mendatang,'' ujar M Job Kurniawan.
Dengan koordinasi yang lebih terarah, diharapkan tantangan banjir yang selama ini menghambat pembangunan dapat teratasi, sehingga program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. (Ade)
