Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmen penuh mendukung program konsesi 20 persen Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan rakyat. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis membuka akses lahan bagi petani di tengah semakin terbatasnya lahan perkebunan di Bumi Lancang Kuning.
Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri di Kantor DPRD Riau usai Rapat Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor perkebunan rakyat. Namun, ia mengakui tantangan di Riau cukup besar karena sebagian besar lahan sudah beralih fungsi menjadi kawasan industri.
''Alternatif pertama, lahan di kawasan tertentu yang sudah menjadi hunian masyarakat harus kita putihkan. Kedua, bagi warga yang tidak memiliki lahan perkebunan, prioritas kita adalah mendukung program konsesi 20 persen HGU yang diverifikasi menjadi kebun rakyat,'' jelas Edi Basri kepada BGNNEWS.CO.ID.
Untuk mengawal kebijakan ini, DPRD Riau akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menertibkan dan memastikan pelaksanaan konsesi 20 persen HGU berjalan sesuai aturan. Saat ini, usulan pembentukan pansus masih dibahas di internal dewan.
''Saya pribadi dan Fraksi Gerindra pasti mendukung. Walau belum bisa dijadwalkan, ini akan menjadi gagasan kuat yang berpotensi mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD Riau. Jika pansus terbentuk, kami akan segera memanggil perusahaan-perusahaan terkait karena mereka adalah bagian dari subjek kebijakan ini,'' tegasnya.
Edi Basri optimistis, realisasi program konsesi 20 persen HGU akan menjadi angin segar bagi petani di Riau, tidak hanya memperluas akses terhadap lahan produktif, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan di provinsi ini. (Ade)
