Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Upaya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, petani mandiri, dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan perkebunan sawit di Indonesia.
Konsultan dan Pengamat Pertanian, Wiji Prayitno STP MSi asal Instiper Yogyakarta menekankan, pentingnya dukungan pemerintah dalam mempercepat pemberian rekomendasi teknis agar sertifikasi berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat lebih mudah diakses petani.
''Program peremajaan sawit rakyat harus menjadi gerakan kolektif. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, perlu mengakselerasi pemberian rekomendasi teknis supaya sertifikasi berkelanjutan dapat lebih mudah diakses petani,'' kata Wiji kepada BGNNEWS.CO.ID. Rabu (16/7/2025).
Menurut Wiji, selama ini petani sawit mandiri kerap terkendala oleh birokrasi yang berbelit-belit dalam proses sertifikasi, bahkan memerlukan waktu hingga satu tahun. Kondisi ini memperlambat implementasi standar berkelanjutan dan berimplikasi pada pengelolaan kebun sawit yang optimal.
Wiji menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi petani mandiri, mulai dari tingginya biaya input produksi seperti pupuk dan pemeliharaan kebun, hingga harga jual tandan buah segar (TBS) yang rendah akibat ketergantungan pada sistem tengkulak.
''Petani mandiri terpaksa melepas hasil panennya dengan harga murah karena keterbatasan akses pasar dan modal kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya daya beli petani untuk melakukan perawatan kebun yang optimal,'' paparnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wiji merekomendasikan penguatan pendampingan pemerintah, termasuk dalam pemetaan poligon lahan sawit petani dan percepatan proses legalisasi lahan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengakselerasi program PSR yang telah menjadi prioritas nasional.
''Pemerintah perlu memastikan bahwa program PSR tidak hanya fokus pada aspek teknis peremajaan, tetapi juga menyelesaikan masalah struktural seperti akses pembiayaan, teknologi, dan pasar,'' tambah Wiji.
Program PSR yang dicanangkan pemerintah menargetkan peremajaan 120.000 hektare untuk tahun 2025.
''Apabila pemerintah menginginkan program PSR berhasil, mereka harus membantu petani memenuhi persyaratan tanpa menciptakan masalah baru, seperti isu legalitas yang justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani,'' ungkap Wiji. (Ade)
