JAKARTA, BGNNEWS.CO.ID - Kiprah Bursa CPO Indonesia belum banyak terdengar usai diluncurkan lebih dari setahun lalu. Padahal, kehadiran bursa ini diharapkan agar Indonesia menjadi pemain utama dalam penentuan harga sawit dunia.
Direktur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr Tungkot Sipayung menilai banyak faktor yang membuat pelaku usaha enggan bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. Pertama, transaksi di Bursa CPO sangat terbatas dan secara relatif belum menguntungkan industri.
''Pertama, terbatas, karena ijin perdagangan minyak sawit pada Bursa CPO kita hanya terbatas komoditi CPO saja, sedangkan produk turunan CPO dan PKO tidak diijinkan. Saya tidak tahu mengapa pemerintah membatasi Bursa CPO Indonesia hanya memperbolehkan perdagangan CPO saja,'' ujarnya seperti dilansir dari Sawit Indonesia, Selasa (25/3/2025).
Hal tersebut, menjadi anomali, sebab produk minyak sawit indonesia yang terbesar dan diperdagangkan secara internasional (90 persen) adalah produk turunan seperti RBD Olein, stearin, PFAD, produk turunan lanjutanl. Ini berbeda dengan Bursa Malaysia, dimana hampir semua produk minyak sawit dapat diperdagangkan di Bursa Malaysia.
''Kedua, transaksi CPO di Indonesia masih dominan melalui transaksi konvensional yakni B to B [business to business],'' sambung Tungkot,
Ketiga, pasar CPO di Indonesia adalah pasar yang banyak mengatur sehingga membatasi pergerakan pasar CPO domestik, misalnya kebijakan duty, levy, DMO dan DPO.
Dia juga menjelaskan hingga saat ini pengelola Bursa CPO belum bisa membuktikan bahwa transaksi CPO lewat bursa lebih menguntungkan daripada melalui pasar konvensional. (bgn/sawitindonesia)
