Deputi BGN Tekankan Pentingnya Setiap SPPG Miliki Ahli Gizi dan Akuntan

Rabu, 22 Oktober 2025 | 05:27:00 WIB
Deputi Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha (baju putih) bersama Gubri Abdul Wahid serta Danrem saat rapat evaluasi pelaksanaan program MBG, Selasa (21/10). (foto Diskominfo Riau untuk bgnnews)

Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha menekankan setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) harus miliki ahli gizi serta akuntan dalam setiap dapur.

''Ahli gizi tidak membuat menu nasional tunggal, melainkan berbasis kearifan lokal. Ahli gizi dibutuhkan untuk menghitung komposisi kalori, karbohidrat, dan gizi seimbang. Sayangnya, tenaga ahli ini justru sulit dicari,'' kata Dadang pada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan program MBG bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid di Ruang Melati Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau, kata Dadang, tidak melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal dapat langsung mendaftar melalui Satgas kabupaten/kota. Bangunan SPPG dirancang seluas 150 m² dengan fasilitas lengkap, meliputi kantor, gudang, ruang persiapan, pengolahan, penyimpanan, hingga tempat pencucian.

Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid pada wartawan mengatakan, untuk melancarkan program prioritas Presiden Prabowo tersebut, 

Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk percepatan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas ini diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) dan didukung seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau.

''Pihaknya telah melakukan pengecekan rutin hampir setiap minggu ke sekolah-sekolah dan dapur-dapur penyedia MBG. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10 persen dari jumlah masyarakat sasaran,'' katanya.

Gubri mengakui kalau program ini ada tantangan. Dimana diawal pelaksanaannya, hanya 50 persen siswa yang mau mengonsumsi MBG ini. Setelah ditelusuri, sebagian besar anak mengeluh soal rasa.

Masalah lain yang dihadapi, keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Pada tahun 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida, 32 untuk formalin).

Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar. (ndi/bgnnews)

Terkini