Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Riau ditargekan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 10.800 hektar untuk tahun 2025 ini.
Namun untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kerja keras semua stakeholder. Supaya apa yang ditargetkan bisa tercapai optimal.
Perkumpulan Petani Sawit Bumi Bertuah (PPSBB) Provinsi Riau, juga ikut mendorong percepatan realisasi program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut.
Kamis (3/7/2025) lalu, mereka baru saja menggelar kegiatan sosialisasi program PSR yang dipusatkan di Kantor Desa Pematang Ibul, Kec Bangko Pusako, Rokan Hilir.
Hadir langsung Ketua DPD-I PPSBB Provinsi Riau, Kasri Jumiat, didampingi bidang agronominya, Ahmad Johansyah dan Datuk Penghulu Pematang Ibul, Samri, A.Md.
Sebelumnya, sosialisasi serupa juga dilakukan oleh organisasi nirlaba ini di Desa Lenggadai Hulu, Kec. Rimba Melintang, Rokan Hilir, Selasa (17/6/2025).
Bahkan turut hadir Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti.
Ketua DPD-I PPSBB Provinsi Riau, Kasri Jumiat, mengungkapkan program ini memang sangat menarik. Sebab dana PSR sebesar Rp 60 juta perhektare, bersifat bantuan hibah.
Namun untuk bisa mendapatkannya tidak mudah. Petani harus dapat memenuhi berbagai persyaratan, yang relatif rumit.
"Dari yang kita lihat di lapangan, bahkan informasi terhadap program ini sepertinya memang belum tersampaikan dengan baik, terutama di kalangan petani sawit swadaya," ujar Kasri, kepada wartawan, Minggu (13/7/2025).
Diakui program PSR ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Namun petani sawit yang tersentuh mayoritas masih petani plasma atau petani eks plasma, yang memiliki kebun dalam satu hamparan.
Sementara petani swadaya masih sangat minim dan kebunnya memencar.
Untuk itu perlu dorongan yang lebih kuat dari pemerintah, agar program ini dapat berjalan optimal dan masyarakat petani bersemangat mengikutinya.
"Secara organisasi kita sudah turun ke lapangan, terutama menyasar petani swadaya. Dan memang kita dapati banyak di antara mereka yang belum mengetahui program ini secara utuh," ujar Kasri.
Bahkan ia menemukan petani swadaya di Pelalawan, mengaku sudah melaksanakan replanting dengan dana sendiri. Lalu tidak bisa lanjut karena kehabisan dana.
"Kalau sudah melakukan penumbangan secara mandiri, tentu tidak bisa lagi diikutkan dalam program PSR. Artinya, ada informasi yang tersumbat. Sehingga mereka melakukan replanting sendiri. Mestinya bisa diikutkan dalam program PSR," katanya.
Ditambahkan, dalam pelaksanaannya petani yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi, perlu diberikan pendampingan yang maksimal. Sebab proses pemenuhan syaratnya tidak mudah.
"Sejauh yang kita ketahui, setiap tahun target PSR tidak pernah tercapai. Maka kedepan harus dicari caranya, agar target yang dibebankan bisa direalisasikan," sarannya.
Sebagaimana diketahui, dalam program PSR ini, dana Rp60 juta per hektar itu akan digunakan untuk pembongkaran tanaman tua, pembelian bibit unggul bersertifikat, penanaman kembali, serta perawatan, termasuk pengadaan pupuk.
"Program PSR ini memang diharapkan bisa menjadi solusi bagi ribuan hektare kebun sawit rakyat yang saat ini sudah tidak produktif, sehingga petani bisa kembali menikmati hasil panen yang optimal secara berkelanjutan," harapnya. (ksi)