PEKANBARU, BGNNEWS.CO.ID - Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Aliansi Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) menyatakan sikap resmi mereka menolak implementasi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal.
Risky, Inisiator Aliansi Keluarga Mahasiswa UMRI menegaskan, bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara bunyi Inpres dengan pelaksanaannya di lapangan.
"Kami sudah melakukan konsolidasi bersama seluruh elemen Aliansi Keluarga Mahasiswa UMRI. Dalam Inpres tersebut jelas disebutkan belanja pegawai dan bantuan sosial tidak boleh diefisiensikan. Yang boleh diefisiensikan hanya perjalanan dinas dan penelitian yang dianggap kurang penting," ungkap Risky kepada bgnnews.co.id, Rabu (19/2/2025).
Namun faktanya, menurut Risky, efisiensi justru menyasar sektor-sektor vital pendidikan. "Kementerian dan instansi terkait telah melakukan efisiensi terhadap anggaran pendidikan, termasuk anggaran tenaga honorer yang jelas berhubungan dengan operasional. Akibatnya, banyak tenaga honorer yang terpaksa diberhentikan dari berbagai instansi," jelasnya.
Kekhawatiran terbesar Aliansi Keluarga Mahasiswa UMRI adalah ancaman terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Risky memaparkan potensi dampak yang mengkhawatirkan. "Ada kemungkinan besar beasiswa KIP Kuliah juga akan diefisiensikan. Jika ini terjadi, sekitar 600.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah terancam kehilangan bantuan pendidikan mereka," terangnya dengan nada prihatin.
Aliansi ini mendesak Presiden untuk mengevaluasi kembali penerapan Inpres tersebut. Mereka beranggapan bahwa program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan tidak boleh mengesampingkan sektor pendidikan.
"Pemerintah saat ini menganggap pendidikan hanya sebagai program pendukung. Padahal, amanat konstitusi jelas menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika benar-benar ingin mencerdaskan anak bangsa, anggaran pendidikan seharusnya digratiskan, bukan malah dikurangi," tegas Risky.
Dia menambahkan kekhawatiran akan konsekuensi jangka panjang dari efisiensi ini. "Sekarang bukan mencerdaskan tapi malah mencemaskan kehidupan bangsa. Kemungkinan buruk lainnya seperti kenaikan UKT dan biaya pendidikan lain akan membebani mahasiswa dan keluarga mereka," ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Aliansi Keluarga Mahasiswa UMRI mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk membuka forum-forum diskusi yang membahas penerapan Inpres No 1 Tahun 2025.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, untuk bersama-sama mengkaji dampak Inpres ini. Tujuannya agar implementasi kebijakan tersebut tidak merugikan jutaan anak bangsa yang sedang berjuang menempuh pendidikan," pungkas Risky.
Penerapan Inpres No 1 Tahun 2025 ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mendanai program-program prioritas nasional lainnya.(ade/bgn)
