Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Sejumlah kepala daerah mendatangi Kementrian Keuangan di Jakarta. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat soal memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah berharap agar alokasi anggaran untuk Provinsi Riau tidak mengalami pengurangan. Sebab, kalau ada pemotongan, maka hal ini dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
''Sekarang ini dengan adanya efisiensi, sudah berat rasanya,'' kata Amal Fathullah yang diwawancara bgnnews.co.id, Kamis (9/10/2025) di Kantor DPRD Riau.
Amal menyebut, dari pernyataan pak Menteri, tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan pemotongan TKD. Hanya saja, pemerintah pusat ingin melihat bukti kinerja dari masing-masing pemerintah daerah,.
Politisi PKS ini menambahkan, apabila penggunaan anggaran daerah terbukti tepat sasaran dan efektif, maka dana yang sebelumnya dipotong bisa dikembalikan.
Mengenai hal ini, DPRD Riau mendorong agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar hasilnya lebih baik pada tahun anggaran mendatang.
Terkait potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemotongan TKD, Amal menilai masih banyak peluang yang bisa digali, seperti dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya mutasi plat luar daerah ke kode plat BM.
''Masih banyak peluang inovatif untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dari sektor PKB. Hanya saja, jangan sampai langkah tersebut menimbulkan riak dan kesinggungan antarwilayah seperti di Provinsi Sumut dan Aceh,'' ungkapnya lagi. (jdi/bgnnews)