Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung proses sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani.
''Lembaganya mendukung proses sertifikasi tersebut serta kesiapan lembaganya untuk langsung menyalurkan dana begitu regulasi teknis terbit,'' kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman dalam diskusi “Step by Step Journey of EUDR: Burden or Benefit?” di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
''Kalau regulasinya keluar sekarang, kami bisa langsung danai. Anggarannya sudah kami siapkan untuk 2025,'' kata Eddy meski dirinya tidak merinci angka pasti dana yang disalurkan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam merespons ketentuan EUDR yang mengharuskan semua produk berbasis komoditas tertentu, termasuk sawit, terbukti bebas deforestasi. Indonesia pun tengah membangun sistem ketelusuran dan memperkuat pembinaan petani agar produk sawit dari hulu hingga hilir sesuai standar pasar global.
Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kementan, Ratna Sariati, menjelaskan, bahwa sertifikasi ISPO merupakan jaminan tertulis bahwa produk dan tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsipprinsip ISPO.
''ISPO menjamin usaha perkebunan sawit yang berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepatuhan hukum,'' ujar Ratna dalam sebuah diskusi.
Perpres 16/2025 yang baru lebih membuka akses bagi pekebun untuk mendapatkan dananya. Selain anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, namun juga membuka kesempatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam mengucurkan dana.
''Pendanaan yang berubah dari Perpres baru. Pembiayaan ISPO dari pekebun bisa difasilitasi APBN, APBD, BPDP, dan lain, penambahannya dari BPDP sebagai salah satu sumber pendanaan ISPO bagi pekebun,'' sebut Ratna.
Hingga Februari 2025, sebanyak 1.157 pelaku usaha dengan luas lahan 6,2 juta hektare telah tersertifikasi ISPO. Komposisinya mencakup 84% perusahaan swasta besar, 9% BUMN, dan 7% pekebun. (jdi/mdp)