Riau, BGNNEWS.CO.ID - Ketimpangan distribusi anggaran pembangunan untuk Provinsi Riau mendapat sorotan serius dari Dr Syahrul Aidi Maazat, anggota DPR RI dari Dapil Riau 2. Dalam pertemuan dengan Menteri PUPR Dody Hanggodo di Gedung Senayan pada Rabu (7/5/2025), legislator tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan alokasi anggaran pembangunan.
Kondisi infrastruktur Riau yang memprihatinkan menjadi fokus utama pembicaraan, khususnya jaringan jalan yang dinilai sebagai yang terburuk di Indonesia. Ironisnya, fakta ini berbanding terbalik dengan besarnya kontribusi provinsi tersebut terhadap perekonomian nasional.
"Kebijakan penghematan oleh presiden ini tak perlu menyurutkan langkah kita dalam pembangunan. Malahan, kita jadikan ini sebagai momentum untuk memberikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkemajuan," tegas Syahrul Aidi dalam rapat tersebut.
Syahrul Aidi mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan beberapa faktor krusial dalam membagi anggaran pembangunan. Posisi strategis Riau sebagai jantung ekonomi Sumatera, sejarah kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan, serta perannya yang signifikan dalam menghasilkan devisa negara seharusnya menjadi pertimbangan utama.
"Khususnya Riau, sangat besar jasanya dalam menghasilkan devisa bagi negara. Namun mirisnya, kue pembangunan tidak didapat Riau dengan adil. Buktinya, Riau menjadi daerah dengan kondisi jalan terparah secara nasional," paparnya dengan tegas.
Lebih lanjut legislator tersebut mengungkapkan bahwa kemajuan Provinsi Riau akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
"Seperti kontribusi Riau dalam menghasilkan devisa, kontribusi Riau saat kemerdekaan, hingga peran strategis Riau sebagai jantungnya Pulau Sumatera. Majunya Riau akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi nasional," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Syahrul Aidi langsung menyerahkan proposal pembangunan yang merupakan hasil aspirasi masyarakat Riau kepada Menteri PUPR. Langkah konkret ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya pemerataan pembangunan di provinsi yang kaya sumber daya tersebut.
Upaya ini diharapkan mampu membuka perspektif baru bagi pemerintah pusat dalam melihat urgensi keadilan distribusi anggaran, khususnya untuk daerah-daerah yang memberikan kontribusi signifikan namun belum menerima porsi pembangunan yang sepadan. (Ade)