PEKANBARU, BGNNEWS.CO.ID - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menekankan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai fondasi keberhasilan program hilirisasi biodiesel nasional.
Dalam wawancara dengan bgnnews.co.id, Ketua Percepatan PSR DPP APKASINDO, Eko Jaya Siallagan mengungkapkan, beberapa aspek krusial terkait program PSR.
"Keberhasilan target biodiesel B40, B45, hingga B50 sangat bergantung pada kesiapan bahan baku dari hulu. Jika kita tidak mempersiapkan ini dari sekarang, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan baku saat program hilirisasi telah berjalan," ujar Siallagan.
Menurut data APKASINDO, di Riau sendiri, dari target PSR seluas 9.600 hektar, baru terealisasi 2.626 hektar. Siallagan mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi PSR, terutama terkait persyaratan administratif yang memberatkan petani.
"Persyaratan seperti bebas kawasan hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan tidak berada dalam Hak Guna Usaha perusahaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru menjadi penghambat terbesar. Kami mengusulkan agar persyaratan ini ditinjau ulang atau bahkan ditiadakan untuk mempercepat proses PSR," jelasnya.
Lebih lanjut, Siallagan menekankan pentingnya mengubah pendekatan program PSR menjadi bersifat wajib atau mandatori. "Program PSR seharusnya menjadi kewajiban yang didukung pendanaan pemerintah, terutama untuk kebun yang sudah tidak produktif. Jika tetap menunggu seperti sekarang, target hilirisasi energi terbarukan akan sulit tercapai," tegasnya.
APKASINDO meyakini bahwa keberhasilan program biodiesel nasional dan target hilirisasi sawit sangat bergantung pada kesuksesan program PSR. Tanpa peremajaan yang tepat waktu, Indonesia berpotensi menghadapi kendala dalam penyediaan bahan baku untuk program biodiesel seperti B40,B45 atau B50 yang semakin ambisius.(ade/bgn)