Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas untuk melindungi warganya dari bahaya rabies dan praktik penjualan daging anjing yang dinilai ilegal serta membahayakan kesehatan publik.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait peningkatan pengawasan terhadap peredaran maupun perdagangan daging anjing di wilayah kota.
Kebijakan ini lahir setelah maraknya kasus penjagalan dan penjualan daging anjing di lapangan. Apalagi, anjing tidak dikategorikan sebagai hewan ternak atau hewan konsumsi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
''Penerbitan SE ini merupakan wujud komitmen pemerintah kota dalam menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada praktik yang berpotensi menimbulkan penyebaran rabies,'' Agung pada BGNNEWS.CO.ID, Selasa (9/9/2025)
Melalui edaran tersebut, camat, lurah, dinas teknis hingga aparat keamanan diminta memperketat pengawasan di wilayah masing-masing serta menindaklanjuti jika menemukan aktivitas perdagangan daging anjing. Pemko juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan praktik serupa bila terjadi.
Selain mengantisipasi penyakit zoonosis, aturan ini juga dimaksudkan memperkuat upaya penegakan hukum yang sebelumnya telah dilakukan Polresta Pekanbaru bersama Polda Riau, salah satunya dalam pengungkapan kasus jagal anjing ilegal di Kecamatan Tenayan Raya.
''Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat dan nilai keberadaban dalam memperlakukan hewan. Pekanbaru harus bersih dari praktik jual beli daging anjing ilegal,'' tegasnya.
Agung menambahkan, dengan keluarnya SE tersebut, Pemko Pekanbaru menegaskan keseriusannya menutup rapat jalur distribusi daging anjing di kota sekaligus mencegah risiko rabies. (Ade)
