.jpeg)
Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara.
Menurutnya, pihaknya menghormati aspirasi warga terkait penolakan pembangunan pembangkit ramah lingkungan tersebut. Menurutnya, pembangunan PLTP tidak perlu dilakukan secara buru-buru jika belum mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.
Namun, demikian Kementerian ESDM terus mengupayakan proses sosialisasi dalam menyikapi penolakan pembangunan pembangkit geothermal tersebut.
''Kita kan pertama adalah sosialisasi. Kita sosialisasi kan secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan,'' ujar Bahlil usai meresmikan PLTP Ijen 1 di Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).
Dengan demikian, maka Kementerian ESDM akan memprioritaskan pembangunan PLTP di daerah yang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahlil berjanji pembangunan PLTP akan dilakukan secara hati-hati.
''Tetapi bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah pingin, pemerintahnya pingin, ya itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi ini kan harus pelajaran psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik, ya. Kita akan upayakan dengan baik,'' tandasnya.
Seperti diketahui, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek Geothermal di NTT. Selain itu, WALHI NTT juga meminta Kementerian ESDM untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017. Hal ini disampaikan Gres
Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT menekankan secara geografis, NTT sebagai provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur ring of fire, harusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan.
Selain itu, Gres juga mengkritisi pemerintah pusat yang abai terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. ''Fakta yang ditemukan WALHI, di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga,'' kata Gres. (jdi/mrdk)
