Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Kondisi perekonomian Riau saat ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan dan masih sangat bergantung pada sektor ekspor komoditas.
''Perekonomian Indonesia dan Riau saat ini belum mencapai target yang ditetapkan, terutama jika dibandingkan dengan target 8 persen. Ekonomi Riau memang menunjukkan pertumbuhan, tetapi masih sangat bergantung pada komoditas,'' kata Dahlan Tampubolon, SE MSc PhD, Pengamat Ekonomi Universitas Riau (UNRI) dalam evaluasinya terhadap kinerja ekonomi daerah, Senin (26/5/2025).
Menurut pengamat ekonomi tersebut, ketergantungan pada sektor ekspor membuat perekonomian Riau rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi global. Meskipun ada pertumbuhan, tingkat optimal belum tercapai karena struktur ekonomi yang masih didominasi oleh komoditas primer.
Dahlan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kontribusi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada pencapaian target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi lebih pada efektivitas dan dampak nyata pembangunan.
"Evaluasi yang perlu dilakukan berfokus pada penyerapan anggaran secara umum dan dampaknya, bukan hanya sekadar memenuhi target WTP tanpa kualitas pembangunan yang efektif," jelasnya.
Beberapa aspek yang perlu dievaluasi meliputi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran, kesesuaian belanja dengan program yang sudah ditetapkan, serta efektivitas belanja yang mungkin tertunda karena menunggu kondisi yang lebih stabil.
Dahlan memperkirakan bahwa perubahan signifikan dalam perekonomian Riau baru akan terlihat sekitar satu tahun setelah kepala daerah definitif menjabat dan dapat menjalankan program-programnya sendiri.
"Kinerja pemerintah saat ini masih dipengaruhi oleh kebijakan dan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Perubahan signifikan baru akan terlihat setelah satu tahun pemerintahan berjalan," terangnya.
Pengamat ekonomi ini menegaskan bahwa evaluasi penyerapan anggaran harus mencakup pembahasan apakah anggaran sudah diserap dengan cukup, tidak ada penyelewengan, dan apakah pembangunan sudah berjalan efektif.
"Yang penting bukan hanya soal batas waktu, tetapi efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Dahlan. (Ade)
