Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengkritik keras persyaratan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dinilai terlalu rumit dan memberatkan petani sawit rakyat.
Dalam acara Andalas Forum V di SKA Co Ex Pekanbaru, Gulat mendesak pemerintah untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi sekaligus memastikan petani yang telah memiliki sertifikat ISPO mendapat harga yang layak sesuai standar Dinas Perkebunan.
Gulat Manurung juga menyoroti bahwa kompleksitas persyaratan ISPO saat ini justru menjadi hambatan bagi petani sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi.
"Banyak petani kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang rumit, padahal mereka sudah menerapkan praktik berkebun yang berkelanjutan," ungkap Gulat, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali standar ISPO agar lebih mudah diakses oleh petani rakyat tanpa mengurangi esensi keberlanjutan yang menjadi tujuan utama sertifikasi tersebut.
Selain persoalan persyaratan, Ketua Apkasindo juga menekankan pentingnya jaminan harga yang layak bagi petani yang telah berhasil meraih sertifikat ISPO.
Gulat menilai tidak adil jika petani yang sudah mengeluarkan biaya dan upaya ekstra untuk mendapatkan sertifikasi justru tidak mendapat premium price yang sepantasnya.
"Petani sawit swadaya yang telah bersertifikat ISPO harus mendapatkan harga resmi dari Dinas Perkebunan yang mencerminkan nilai tambah dari produk berkelanjutan mereka," tegas Gulat.
Gulat juga menyinggung dampak industri kelapa sawit Indonesia yang memiliki potensi positif dan negatif bagi masyarakat. Menurutnya, penting untuk mengantisipasi dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat positif dari industri sawit nasional.
"Industri sawit Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, kita harus memastikan bahwa petani sebagai tulang punggung industri ini mendapat perlakuan yang adil," pungkasnya. (Ade)
