Riau, BGNNEWS.CO.ID - Pembentukan Badan Sawit Nasional mendapat dukungan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir). Karena badan tersebut dinilai dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.
''Kami sangat mendukung gagasan tersebut. Setelah dibentuk, kami berharap Badan Sawit ini bisa membantu menyelesaikan tata kelola persawitan, bukan hanya mencari panggung yang nantinya malah membebani industri perkelapasawitan. Ini harapan kami selaku pekebun sawit,'' kata Ketua Aspekpir, Setiyono kepada BGNNEWS.CO.ID, Sabtu (10/5/2025).
Pernyataan ini menjadi respons terhadap usulan yang disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam diskusi terbatas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Dalam diskusi tersebut, Ombudsman mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Sawit Nasional sebagai lembaga koordinatif tunggal yang menangani persoalan sawit dari hulu hingga hilir.
Dukungan Aspekpir mewakili suara para pekebun sawit yang selama ini menjadi tulang punggung sektor hulu dalam rantai industri kelapa sawit nasional.
Setiyono menekankan pentingnya badan tersebut benar-benar berfokus pada penyelesaian masalah riil di lapangan, bukan sekadar menambah lapisan birokrasi baru.
''Jika nanti terlaksana, maka badan sawit nasional tersebut bisa fokus dalam penyelesaian masalah petani dari hulu hingga hilir dan bukan sekedar lembaga baru di pemerintahan,'' jelasnya.
Sebelumnya, berdasarkan Kajian Sistemik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap 52 institusi selama enam bulan, ditemukan berbagai permasalahan struktural dan kelembagaan dalam tata kelola sawit nasional. Kajian tersebut menghasilkan lima rekomendasi utama, termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional yang berada langsung di bawah Presiden.
Meski Indonesia diakui memiliki hilirisasi sawit terbaik di dunia, Ombudsman menilai sektor hulu masih membutuhkan banyak pembenahan. Situasi inilah yang membuat dukungan dari asosiasi pekebun seperti ASPEKPIR menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. (Ade)
