RIAU, BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid mengambil langkah strategis dengan merencanakan pembentukan dua tim khusus untuk menangani permasalahan perkebunan kelapa yang sudah menua. Rencana ini disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan tata kelola komoditi kelapa di Kantor Gubernur Riau, Senin (28/4/2025).
''Kita akan membentuk tim tata kelola yang melibatkan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk mengatasi tantangan peremajaan tanaman kelapa yang sudah berusia 35 hingga 40 tahun,'' ujar Gubernur Abdul Wahid.
Strategi ini tidak hanya berfokus pada peremajaan (replanting), tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi selama masa tunggu produktivitas tanaman baru. Gubernur menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya dari pohon kelapa tua yang ditebang.
"Masyarakat bisa mengoptimalkan batang pohon kelapa untuk produksi furnitur atau produk lainnya selama menunggu tanaman baru berbuah, yang biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun," jelasnya.
Selain tim tata kelola, Gubernur Abdul Wahid juga memerintahkan pembentukan tim tata niaga yang akan mengatur aspek perdagangan kelapa, termasuk penetapan harga, pemberian insentif, dan manajemen tenaga kerja.
''Tim tata niaga akan memastikan keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani. Pemerintah akan berperan sebagai regulator untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat,'' tambahnya.
Dalam program peremajaan ini, Gubernur menekankan pentingnya penggunaan bibit unggul, khususnya varietas yang tahan terhadap air asin, mengingat kondisi geografis beberapa wilayah perkebunan kelapa di Riau yang rentan terhadap intrusi air laut. (Ade)
