Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Program B50 mewajibkan pencampuran 50 persen minyak sawit dalam bahan bakar diesel. Hal tersebut diproyeksikan mengalihkan volume besar crude palm oil (CPO) untuk penggunaan domestik, mendorong investasi hilir biodiesel, dan mengurangi emisi karbon.
''Program biodiesel ini sudah jadi Proyek Strategis Nasional. Untuk itu pemerintah didorong melibatkan petani sawit, dalam transisi program biodiesel nasional. Karena kalau petani sebagai penyedia bahan baku utamanya tidak dilibatkan secara langsung, maka manfaatnya tidak akan sampai ke akar rumput,'' kata Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin dalam Independence Energy Forum bertema ''Inovasi dan Masa Depan Sawit Menuju Swasembada Energi Nasional'' yang dikutip, Selasa (19/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan kebijakan ini bisa menghemat hingga USD20 miliar per tahun dari pengurangan impor solar. Sabarudin menyampaikan petani kelapa sawit mendukung program pemerintah untuk transisi B50, namun dengan syarat pemerintah memperkuat aspek kemitraan petani.
''Kami minta pemerintah mewajibkan perusahaan penerima subsidi untuk bermitra langsung dengan petani, karena dana subsidi itu berasal dari pungutan petani sendiri,'' kata Sabarudin.
Dia, kemitraan yang diatur secara adil akan menciptakan harga tandan buah segar (TBS) yang layak. Termasuk, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta mendorong penguatan koperasi petani.
''Biodiesel bukan hanya untuk ketahanan energi, tapi juga peluang besar memperkuat ekonomi rakyat. Masukkan koperasi petani sebagai penyedia resmi BBN dan beri akses pembiayaan untuk membangun pabrik mini biodiesel,'' ujarnya.
Sementara Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan menyatakan, dukungan terhadap uji kinerja B50. ''Produsen mendukung penuh uji jalan dan implementasi B50 sepanjang kajian strategis dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor,'' ujarnya.
Ketua Umum IKA ISMEI, Ahmad Bahtiar Sebayang, menegaskan pentingnya kebijakan B50 dijalankan secara hati-hati. Menurut dia, Kebijakan akseleratif ini sangat baik, namun transisi mesti cermat. (jdi/metrotv)