Bandung, BGNNEWS.CO.ID - Dana hasil pungutan ekspor digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, terutama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
''Yang paling penting adalah untuk pembiayaan PSR. Peremajaan sawit adalah sesuatu yang setiap tahun tidak boleh tidak ada kegiatannya. Ini penting. Kalau tidak ada penambahan kebun baru, produksinya bisa menurun,'' kata Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Mohammad Alfansyah dalam gelaran 3rd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2025 yang berlangsung di Bandung, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, Indonesia masih memegang posisi sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 59% dari total produksi global. Jauh di atas negara-negara lain. Karenanya, mau tidak mau marketnya hidup, harga mungkin akan mengekor, dunia pasti akan mengekor, termasuk Malaysia.
Meski demikian, Alfansyah menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi industri ini, termasuk isu negatif global terkait penggunaan lahan dan keberterimaan produk sawit di pasar luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan konsumsi domestik sebagai langkah antisipatif, salah satunya melalui program biodiesel.
''Kita menjaga agar jangan sampai sawit kita menjadi berlebih dan tidak terserap di pasar dunia, dan pasarnya menjadi turun. Oleh karena itu, pemerintah sejak tahun 2017 mulai meningkatkan pemanfaatan lebih besar. Konsepnya menjaga sawit tetap termanfaatkan,'' jelas Alfansyah.
Dijelaskannya, program PSR melalui jalur kemitraan juga terus didorong, di mana sejak 2023 telah disalurkan dana untuk lebih dari 20.000 hektar, dengan 2.404 hektar di antaranya merupakan jalur kemitraan. Respon petani pun dinilai positif.
''Melalui program kemitraan usaha, ternyata respon petani cukup bagus, dengan bermitra dengan perusahaan yang ada, usulan mengenai replanting lebih banyak,'' tambahnya.
Selain PSR, dukungan BPDP juga mengalir ke program sarana dan prasarana pertanian, yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp129 miliar dan tersebar di 12 provinsi. Dana tersebut diberikan kepada petani kecil melalui rekomendasi dari Ditjen Perkebunan.
Sementara dana hilir, BPDP juga menjalankan program riset dan pengembangan untuk mendukung industri hilir kelapa sawit. Sejak awal program, telah dilakukan 406 kontrak penelitian dengan 96 lembaga litbang. Namun, Alfansyah menyoroti pentingnya orientasi riset terhadap kebutuhan industri.
''Jangan sampai 406 kontrak yang kami hasilkan hanya terkumpul di perpustakaan. Kalau industri dan praktisinya yang menyampaikan kebutuhannya terlebih dahulu, nanti kalau penelitiannya sudah jadi tidak perlu mencari mitra industri,'' ungkapnya. (jdi/mdp)