Riau, BGNNEWS.CO.ID - Aliansi organisasi mahasiswa Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak DPRD Provinsi Riau untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki penyebab terjadinya defisit anggaran mencapai Rp1,76 triliun pada APBD Provinsi Riau tahun 2024.
Ketua KNPI Provinsi Riau, Fuad Santoso menyatakan, bahwa kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi tersebut menganggap pengelolaan anggaran daerah kurang transparan. Mereka menduga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau dan pimpinan DPRD Riau pada masa itu.
''Defisit anggaran senilai Rp1,76 triliun bukanlah masalah sepele karena akan memberatkan APBD Riau tahun 2025. Apabila tidak ditangani, kondisi ini akan menghambat berbagai sektor pembangunan di Riau, termasuk infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sektor perekonomian masyarakat,'' katanya pada Kamis (26/6/2025).
Fuad menekankan, bahwa pengelolaan APBD seharusnya mengutamakan transparansi dan pertimbangan yang mendalam karena berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat Riau. DPRD selaku lembaga pengawasan harus bertindak tegas dan tidak bersikap pasif.
''DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga formal yang sekadar memberikan persetujuan tanpa menjalankan fungsi kontrolnya secara nyata,'' tegasnya.
Ia menambahkan, jika DPRD Riau tidak segera membentuk Pansus yang diminta, maka mereka akan mengadakan aksi demonstrasi dan mengajak seluruh masyarakat Riau untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Gerakan ini, menurutnya, bukan hanya bentuk kritik semata, namun juga wujud tanggung jawab mahasiswa dan pemuda terhadap arah pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Cipayung Plus Riau yang beranggotakan KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis turut menyuarakan sikap yang sama dengan KNPI. Mereka berpendapat bahwa DPRD tidak seharusnya hanya fokus pada rapat-rapat rutin dan program pokok pikiran (Pokir), melainkan harus segera membentuk Pansus yang bekerja secara independen dan transparan untuk mengungkap penyebab defisit tersebut.
''Kami menginginkan akar permasalahan ini diungkap secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Tidak boleh ada pembiaran karena ini menyangkut dana rakyat,'' demikian pernyataan sikap bersama Cipayung Plus. (Ade)