Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Penerapan tarif ekspor menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani kelapa yang selama ini terbebani biaya tinggi dalam proses peremajaan dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan murah.
Untuk membantu petani tersebut, pemerintah sedang mengkaji skema tarif ekspor kelapa.
''Sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit sehingga itu yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat, untuk peremajaan kelapa-kelapa kita,'' kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryon di sela kunjungan kerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (9/5).
Dijelaskan, kebijakan tersebut meniru skema pungutan sawit sehingga sebagian pendapatan dari ekspor dapat dialokasikan untuk membantu petani mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif.
''Sekarang kan kelapa lagi diminati, kelapa kita bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga,'' katanya.
Wamentan menyebutkan kelapa memiliki nilai strategis karena menyuplai kebutuhan domestik dan ekspor sehingga negara perlu menjamin keberlanjutan produksi melalui regulasi yang berpihak kepada petani komoditas tersebut.
Dengan tarif ekspor tersebut, dia berharap ada kesinambungan pembiayaan peremajaan pohon kelapa milik rakyat.
Ia menambahkan, pemerintah tengah mendorong peremajaan kebun kelapa milik rakyat dengan dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang kini tak hanya fokus pada sawit.
BPDP telah memperluas cakupan pemanfaatan dana perkebunan untuk mendukung komoditas selain sawit, termasuk kelapa, mengingat banyaknya tanaman tua yang perlu diremajakan terutama di wilayah pesisir. (jdi/antara)