PEKANBARU, BGNNEWS.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan enam provinsi sebagai area prioritas penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, hanya Provinsi Riau yang telah secara resmi menyatakan status darurat karhutla.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers dalam acara Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2025 menjelaskan, bahwa keenam provinsi tersebut terbagi di dua pulau utama.
''Di Sumatera ada Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,'' ujarnya Selasa, (29/5/2025).
Menurut Suharyanto, lima provinsi lainnya belum menyatakan status darurat karena masih fokus menangani bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang melanda wilayah mereka.
Untuk mendukung penanganan karhutla di Riau, BNPB telah menyiapkan 23 jenis peralatan yang akan diserahkan kepada Gubernur Riau.
''Nantinya akan ditinjau mana kabupaten yang perlu diberikan bantuan yang lebih karena mungkin di situ banyak titik api,'' ujar Suharyanto.
Suharyanto menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya dilakukan tahun ini saja, melainkan sudah berlangsung sejak lama dan daerah-daerah prioritas tersebut sudah memiliki kelengkapan peralatan.
''Menkopolhukam akan mengecek jika peralatan masih kurang akan dilengkapi,'' tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto juga mengingatkan bahwa regulasi pembukaan lahan dengan cara dibakar telah diperketat.
''Dulunya ada peraturan dibawah 1 hektare boleh untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, namun sekarang sudah tidak ada lagi,'' jelasnya.
Pihak BNPB mengimbau para gubernur, walikota, dan bupati untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan, karena selain melanggar peraturan, aktivitas tersebut juga dapat memicu karhutla yang lebih luas. (Ade)