PEKANBARU,BGNNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pengelolaan sebagian dari 221 ribu hektare kebun kelapa sawit eks PT Duta Palma yang kini berada di bawah kendali PT Agrinas Palma Nusantara.
Gubernur Riau, Abdul Wahid menyatakan, bahwa sebagai daerah yang menjadi lokasi perkebunan, Riau berhak mendapatkan bagian dari pengelolaannya.
''Ini adalah aset yang berada di wilayah kami. Sudah sewajarnya masyarakat Riau juga menikmati manfaat dari kebun sawit yang ada di tanah mereka sendiri,'' ungkap Abdul Wahid dalam acara Belanja Baju Raya bersama 1000 anak yatim dan dhuafa di Mall SKA, Selasa (18/3/2025).
Gubernur yang baru menjabat kurang dari sebulan ini menargetkan ideal 50 persen dari total pengelolaan kebun sawit tersebut. Namun, ia juga realistis bahwa angka tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
''Kami menginginkan pembagian yang adil. Namun kami juga menyadari bahwa pembagian ini harus melalui proses negosiasi. Berapa pun persentase yang disetujui nanti, yang penting ada manfaat nyata bagi masyarakat Riau,'' jelasnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Riau akan menggelar rapat koordinasi dan membentuk tim khusus untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Perkebunan eks PT Duta Palma sendiri tersebar di tiga kabupaten di Riau, yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kampar.
Abdul Wahid juga menyoroti bahwa kasus Duta Palma hanya permulaan, mengingat di Riau diperkirakan terdapat 1,4 juta hektare kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Situasi ini semakin kompleks dengan dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) oleh pemerintah pusat.
''Ini momentum yang tepat untuk memastikan hak-hak daerah. Kita perlu mempersiapkan langkah strategis, tidak hanya untuk kasus Duta Palma, tetapi juga untuk mengantisipasi kebijakan serupa di masa depan,'' pungkasnya. (ade/bgn)