Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digulirkan Plt gubernur menimbulkan kekuatiran.
''Kami kuatir pemotongan TPP tersebut berdampak menurunnya kinerja aparatur pemerintah. Kita berharap tidak ada pemotongan,'' kata Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah yang dihubungi wartawan, Rabu (12/11/2025).
Apalagi seperti diketahui pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan adanya pemotongan tersebut tentu juga menimbulkan kekuatiran mendalam.
Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pegawai, tetapi juga mempengaruhi perekonomian lokal dan kinerja pemerintah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, hingga saat ini belum ada arahan atau solusi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani persoalan pemotongan TKD dan TPP ini. Padahal, dampak dari pemangkasan TKD sudah langsung terasa.
''Atas kondisi ini unit kerja di lingkungan pemerintah daerah harus dapat mencari cara lain agar dapat tetap bekerja maksimal di tengah ancaman pemotongan anggaran dan insentif pegawai. Harus mencari solusi bagaimana kinerja maksimal di tengah ancaman TKD dan TPP,'' ungkapnya. (jdi/bgnnews)